Semarang - Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang Ujian Nasional (UN) patut diapresiasi. UN seharusnya memang hanya jadi alat ukur kualitas, bukan penentu kelulusan.
"Kalau jadi penentu kelulusan, ya memang menimbulkan masalah," kata mantan Ketua PGRI Jateng, Sudharto kepada detikcom melalui ponsel, Rabu (25/11/2009).
Sudharto menjelaskan, UN bisa diimplementasikan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jumlah dan kualifikasi guru atau adanya prasarana dan sarana yang memadai.
"Selama ini kan tidak. Semua harus UN. Padahal situasi pendidikan berbeda-beda," ungkap mantan anggota DPD RI periode 2004-2009 ini.
Sebab itu, kata Sudharto, dengan terbitnya keputusan MA, pemerintah tak perlu memaksakan diri. Mereka harus mengoreksi diri sendiri.
Sudharto menambahkan, sudah waktunya, pemerintah memetakan situasi pendidikan di berbagai daerah. Mulai dari kualifikasi guru hingga sarana dan prasarana.
"Setelah itu, mereka bisa mengadakan UN. Bukan untuk menentukan lulus tidaknya siswa, tapi sebatas mengukur kualitas (prestasi)," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar